Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Akhir Tahun, Pemasangan Tapping Box di Hotel dan Restoran Makin Gencar

A+
A-
2
A+
A-
2
Akhir Tahun, Pemasangan Tapping Box di Hotel dan Restoran Makin Gencar

Ilustrasi. (foto: Antara)

KUDUS, DDTCNews – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggencarkan pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di lokasi usaha sebagai bagian dari peningkatan pengawasan pajak.

Kepala DPPKAD Eko Djumartono mengatakan pemkab menyasar sebanyak 50 hotel dan restoran untuk dipasang tapping box. Menurutnya, pemasangan tersebut dapat menjamin pengawasan dan transparansi administrasi pajak hotel dan restoran yang ditarik dari konsumen.

"Hari ini akan dipasang 15 alat dulu dari 50 alat yang telah kami persiapkan. Ini untuk memonitoring wajib pajak di hotel dan restoran tersebut," katanya dikutip Selasa (22/12/2020).

Baca Juga: Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Eko berharap tapping box bisa meminimalisir terjadinya kebocoran pajak. Jika alat digunakan dengan benar oleh pemilik usaha maka semua transaksi usaha dapat terekam sehingga pembayaran pajak hotel dan restoran juga lebih mudah.

Meski begitu, ia menilai terdapat celah ketidakpatuhan dan penyimpangan dari implementasi tapping box karena input data masih dilakukan secara manual oleh pelaku usaha dan belum terintegrasi dengan sistem pembayaran.

Untuk itu, ia berharap pengusaha tetap patuh dalam melakukan input data transaksi. "Wajib pajak nanti menginput secara manual. Misal ada pelanggan, kemudian diinput di alat pembayaran tersebut yang langsung terintegrasi dengan sistem kami," ujar Eko.

Baca Juga: Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen

Dia menambahkan pemasangan 50 alat tapping box merupakan hasil kerja sama pemkab dengan Bank Jateng. Distribusi alat akan dibagikan kepada 33 pelaku usaha hotel dan 17 alat tapping box kepada pelaku usaha restoran besar yang ada di Kabupaten Kudus.

Proses pengadaan tapping box akan terus dilanjutkan pemerintah. Upaya optimalisasi PAD dari pajak daerah menjadi salah satu agenda kerja DPPKAD mengingat setoran pajak dari usaha hotel, restoran dan rumah kos terbilang signifikan bagi PAD Kabupaten Kudus.

"Ke depan, kami akan menambah alat lagi untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak," tutur Eko seperti dilansir isknews.com. (rig)

Baca Juga: MK Lanjutkan Judicial Review Atas Tarif Pajak Hiburan Pekan Depan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kabupaten kudus, tapping box, pajak hotel, pajak restoran, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Selasa, 22 Desember 2020 | 18:37 WIB
wah bagus nih perlu dicontoh kota lainnya. Dengan tapping box penerimaan pajak juga akan semakin besar karena potensi juga telah terambil dan meminimalisir kebocoran pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:00 WIB
KOTA PALANGKA RAYA

Tingkatkan Setoran Pajak Air Tanah, Pemkot Sasar Tempat Cuci Kendaraan

Selasa, 25 Juni 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sajian Makanan di Lounge Bandara Kena PPN? Begini Aturannya

Selasa, 25 Juni 2024 | 17:36 WIB
KOTA PALEMBANG

Optimalkan Setoran Pajak Daerah, Pemkot Kerja Sama dengan Kejaksaan

Selasa, 25 Juni 2024 | 14:00 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menarik! Daerah Ini Mengandalkan Penerimaan Pajak dari Jasa Katering

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?