Amankan Basis Pajak, Indonesia Perlu Segera Adopsi Solusi 2 Pilar

"Kita bisa mengurangi sengketa perpajakan internasional dengan dihapuskannya unilateral measures serta mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional," katanya dalam Tech A Look yang disiarkan oleh CNBC TV, Senin (20/2/2023).

Puteri menuturkan kesepakatan atas solusi 2 pilar tersebut perlu dipandang sebagai instrumen yang positif dalam mengamankan hak pemajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan pendapatan negara. Simak Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital dan perusahaan-perusahaan multinasional perlu direalisasikan. Harapannya, penerimaan yang didapat diredistribusikan kepada UMKM-UMKM yang beroperasi di Indonesia.

Puteri menjelaskan sektor ekonomi digital sudah seharusnya membayar pajak ke negara tempat perusahaan mendapatkan penghasilannya. Indonesia selaku negara pasar memiliki hak untuk memperoleh penerimaan atas perusahaan digital.

"Mereka [perusahaan digital] sangat diuntungkan. Jadi tentu kita perlu kriteria yang lebih jelas lagi perihal penghasilan yang bisa dikenai pajak dan tarif yang akan dikenakan supaya threshold ini bisa juga kita sesuaikan dengan return-nya nanti di masa depan," ujarnya.

Mengenai Pilar 2, lanjut Puteri, instrumen tersebut juga perlu segera diterapkan guna meminimalisasi dampak praktik penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak.

"Laporan dari wajib pajak menunjukkan transaksi afiliasi telah mencapai 37% hingga 42% dari PDB. Kalau dibiarkan terus berlarut-larut, hal tersebut akan merugikan bagi potensi penerimaan pajak kita," tutur Puteri. (rig)