Apa Itu Daftar Sasaran Analisis Data Perpajakan?

Baru-baru ini, otoritas pajak telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022 yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pendekatan end-to-end.

Dalam surat edaran yang ditetapkan pada 10 Februari 2022 tersebut, otoritas pajak membahas terkait dengan daftar sasaran analisis data perpajakan (DSA). Lantas, apa itu DSA?

Definisi
MERUJUK pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022 (SE-05/PJ/2022), daftar sasaran analisis data perpajakan merupakan daftar wajib pajak yang akan dilakukan analisis data perpajakan pada tahun berjalan.

Analisis data perpajakan merupakan kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.

Lebih lanjut, DSA disusun sebagai salah satu dasar untuk menentukan prioritas pengawasan. Adapun penyusunan DSA tersebut terbagi menjadi dua hal, yaitu penyusunan DSA Kantor pusat DJP dan penyusunan Kanwil DJP.

Pada tingkat kantor pusat, DSA disusun berdasarkan fokus analisis data perpajakan. Terdapat sejumlah sektor yang menjadi fokus pelaksanaan analisis data perpajakan, antara lain sektor industri, perdagangan dan ekonomi digital, jasa, SDA, belanja pemerintah, dan/atau sektor lainnya.

Penyusunan DSA Kantor Pusat DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada 15 Januari tahun berjalan. Penyusunan DSA Kantor Pusat DJP itu dilakukan dengan membahasnya bersama dalam Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.

Lebih lanjut, DSA Kantor Pusat DJP itu harus disusun sesuai contoh formulir dalam Lampiran huruf I SE-05/PJ/2022. Berdasarkan lampiran itu, DSA berupa suatu tabel yang memuat nama wajib pajak, NPWP, masa/tahun pajak yang menjadi sasaran analisis data perpajakan, seksi, analisis pajak, nilai data, dan nilai estimasi potensi.

Sementara itu, pada tingkat Kanwil DJP, DSA disusun berdasarkan strategi pengamanan penerimaan Kanwil DJP dan strategi pengawasan Kanwil DJP. Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan perlu diselesaikan paling lama pada 31 Januari tahun berjalan.

Penyusunan DSA Kanwil DJP itu dilakukan dengan membahasnya bersama dalam Komite Kepatuhan Kanwil DJP. Kemudian, DSA Kanwil DJP harus disusun sesuai contoh formulir dalam Lampiran huruf M SE-05/PJ/2022.

DSA kantor pusat dan kanwil akan menjadi salah satu variabel yang diperhatikan kantor pelayanan pajak (KPP) dalam menyusun daftar prioritas pengawasan (DPP). DPP merupakan daftar wajib pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan material oleh KPP pada tahun berjalan.

Ketentuan mengenai DPP salah satunya diatur dalam SE-39/PJ/2015. Saat ini, SE-39/PJ/2015 telah dicabut dan digantikan dengan SE-05/PJ/2022. Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA dan DPP dapat disimak dalam SE-05/PJ/2022. (rig)