Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Jumawa

A+
A-
1
A+
A-
1
APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Jumawa

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) berbincang dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat menghadiri pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (20/7/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu pengelolaan keuangan negara meskipun APBN mencetak surplus senilai Rp73,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan jumawa terhadap kinerja APBN pada semester I/2022. Menurutnya, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu tren pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan APBN.

"Meskipun kemarin kami di Kementerian Keuangan menyampaikan APBN hingga Juni surplus, kami tidak jumawa. Kami tahu situasi masih akan sangat cair dan dinamis," katanya dalam seremoni Dies Natalis ke-7 PKN STAN, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sri Mulyani menuturkan pengelolaan APBN telah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19. Defisit APBN sempat melebar karena pendapatan negara merosot, sedangkan kebutuhan belanja melonjak untuk menangani dampak pandemi.

Memasuki 2022, lanjut menkeu, kinerja APBN mencetak surplus hingga Juni 2022. Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai dinamika ekonomi global seperti lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju.

"Berbagai kemungkinan terjadi dengan kenaikan suku bunga dan capital outflow yang terjadi di seluruh negara berkembang dan emerging termasuk Indonesia. Itu bisa memengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan bahkan inflasi di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Sepanjang semester I/2022, APBN mengalami surplus senilai Rp73,6 triliun atau 0,39% dari PDB. Surplus tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.317,2 triliun dan belanja negara Rp1.243,6 triliun.

Pendapatan negara utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang realisasinya mencapai Rp1.035,9 triliun. Dari realisasi tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp868,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliunm dan PNBP sejumlah Rp281 triliun. (rig)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, APBN, anggaran pemerintah, ekonomi global, ekonomi, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama