Bayar Pajak Bisa Lewat Marketplace? Begini Pesan DJP

“Jadi, kami mendukung dan berharap DJPb untuk semakin memperluas channel pembayaran pajak sehingga mempermudah para wajib pajak,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (9/8/2019).

Menurut Hestu, dengan makin banyaknya saluran pembayaran, terutama yang berbasis digital, maka akan memudahkan kinerja DJP mengamankan penerimaan. Fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan DJP akan semakin efektif dengan semakin mudahnya masyarakat dalam membayar pajak.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saluran pembayaran pajak lewat marketplace juga merupakan bagian dari fungsi Modul Penerimaan Negara (MPN). Sistem yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan ini menjalankan salah satu fungsi treasury, yaitu menghimpun seluruh penerimaan negara.

Sebelum penerapan MPN, terdapat tiga sistem penerimaan negara yang dioperasikan secara terpisah. Ketiga sistem tersebut ialah Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Ditjen Anggaran/Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola Ditjen Bea dan Cukai.

”Itu [MPN] akan membantu DJP dalam tugas mengumpulkan penerimaan pajak," ungkapnya.

Seperti diketahui, pembayaran penerimaan negara bisa dilakukan lewat market place dengan keluarnya dua Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan yaitu, No. 170/2019 dan No. 179/2019. Kedua surat tersebut menunjuk Tokopedia dan Bukalapak sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

Sebanyak 900 jenis penerimaan negara bisa dilayani melalui saluran marketplace ini. Seluruh pos penerimaan negara ini dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai, dan penerimaan negara buka pajak (PNBP).

Beberapa jenis penerimaan yang bisa dibayarkan melalui fitur ini antara lain pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh final, kepabeanan, biaya pernikahan, perpanjangan SIM, perpanjangan paspor, dan lainnya. (Bsi)