Begini Cara Mengaktifkan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

“Permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NEdapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan wajib pajak tidak memenuhi kriteria wajib pajak NE,” bunyi Pasal 29 ayat (2) PER-04/PJ/2020, dikutip pada Rabu (12/7/2023).

Untuk diperhatikan, dokumen pendukung yang dimaksud ialah dokumen elektronik yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kriteria wajib pajak NE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PER-04/PJ/2020.

Pengajuan Secara Elektronik atau Tertulis

Lebih lanjut, permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NE secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP berupa aplikasi registrasi, contact center, dan/atau saluran tertentu lainnya.

Formulir pengaktifan kembali wajib pajak NE yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.

Untuk pengajuan pengaktifan kembali wajib pajak NE melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, wajib pajak harus memenuhi proses validasi identitas untuk membuktikan bahwa wajib pajak sendiri yang mengajukan permohonan dimaksud.

Permohonan melalui contact center dinyatakan telah diterima DJP jika wajib pajak telah menyatakan afirmasi atau pernyataan secara sungguh-sungguh atas permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NE yang disampaikan melalui layanan yang ditentukan oleh DJP.

Lebih lanjut, permohonan pengaktifan kembali wajib pajak NE juga bisa dilakukan secara tertulis, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir pengaktifan kembali wajib pajak NE dan melampirkan dokumen pendukung.

Permohonan dapat disampaikan secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP. Bisa juga melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Sebagai informasi, wajib pajak NE adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. (rig)