Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Belum Sepenuhnya Pulih, Pengusaha Hotel Minta Insentif PBB Dilanjutkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Belum Sepenuhnya Pulih, Pengusaha Hotel Minta Insentif PBB Dilanjutkan

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Asosiasi Hotel Thailand meminta pemerintah untuk kembali memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini.

Presiden Asosiasi Hotel Thailand Marisa Sukosol Nunbhakdi mengatakan sektor perhotelan masih belum pulih dari pandemi Covid-19. Untuk itu, insentif berupa pemotongan PBB akan membantu industri hotel tumbuh secara berkelanjutan.

"Meskipun terjadi lonjakan kunjungan wisatawan, banyak hotel yang masih kesulitan meningkatkan keuntungan karena tekanan kenaikan biaya tanpa henti," katanya, dikutip pada Senin (5/2/2024).

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Marisa menuturkan industri hotel akan kembali dihadapkan pada berbagai ketidakpastian global yang berdampak pada sektor pariwisata. Menurutnya, perjuangan makin berat karena diskon PBB tak lagi dilanjutkan di tengah melonjaknya harga energi.

Berdasarkan hitungan asosiasi, PBB dengan tarif normal dan kenaikan harga energi bakal membuat biaya operasional meningkat sebesar 10%.

Dia menjelaskan industri hotel sempat menikmati diskon PBB sebesar 90% pada 2020-2021. Pada 2022-2023, diskon PBB berkurang menjadi hanya 15%, sedangkan pada 2024 akan kembali dengan tarif normal.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Marisa menyebut asosiasi bersama Bank of Thailand telah menggelar survei yang menunjukkan hanya 50% hotel berhasil mencapai rata-rata kunjungan yang lebih tinggi dari sebelum pandemi, terutama di segmen bintang 4 ke atas.

Survei pun memberikan gambaran yang suram karena hampir 80% hotel melaporkan pendapatannya yang tidak bisa setinggi 2019, dan hanya 20% mampu pulih.

Lalu, 21% responden meyakini dibutuhkan waktu hingga 2024 untuk mencapai tingkat pendapatan yang dicapai pada 2019. Namun, ada harapan dari 48% hotel bintang 4 atau lebih akan menerima lonjakan tamu asing seperti 2019 pada tahun ini.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

"Tarif PBB secara normal kemungkinan akan membuat pengusaha mempertimbangkan ulang rencana ekspansi mereka," ujarnya seperti dilansir thethaiger.com. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, insentif pajak, pajak bumi dan bangunan, asosiasi perhotelan, PBB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan