Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Bicara Kemakmuran Dunia, Jokowi Singgung Keadilan Sistem Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Bicara Kemakmuran Dunia, Jokowi Singgung Keadilan Sistem Perpajakan

Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan) berbicara pada sesi pertama KTT G20 sementara Presiden AS Joe Biden (kiri) dan Presiden Indonesia Joko Widodo mendengarkan, di New Delhi, India, Sabtu, (9 /9/2023). ANTARA FOTO/Pool via Reuters-Evan Vucci/hp. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara terkait dengan pentingnya kesetaraan untuk membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur dalam forum KTT G-20 di India pada akhir pekan lalu.

Jokowi menyinggung isu kesetaraan ini pada sesi kedua KTT G-20 yang tema One Family. Pada sesi tersebut, ia menjelaskan kesetaraan dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global.

"Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang," katanya, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jokowi menuturkan Indonesia berharap dunia menjadi satu keluarga besar yang saling membangun. Menurutnya, suatu keluarga juga harus memiliki tujuan bersama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang damai.

Program Hilirisasi

Pada forum tersebut, ia berharap negara-negara G-20 bisa mendukung program hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara. Menurutnya, program hilirisasi biasanya dilaksanakan untuk melakukan lompatan pembangunan.

Jokowi menyebut setiap negara berkembang berhak untuk melakukan lompatan pembangunan. Untuk itu, G-20 bisa mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

"G-20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif," ujarnya.

Presiden juga kembali menyerukan stabilisasi global, salah satunya dengan menghentikan perang. Selain itu, ia mendorong terjaganya menjaga solidaritas antarnegara, termasuk pada isu kesehatan yang salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund. (rig)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, ktt g-20, india, sistem perpajakan, keadilan, kemakmuran dunia, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama