BPK Sampaikan Laporan Hasil Audit Semester I/2022 kepada DPR

"Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS ini terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar Rp17,33 triliun dan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/10/2022).

Atas permasalahan tersebut, Isma mengatakan selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sejumlah Rp2,41 triliun atau 13,9% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sejumlah Rp17,33 triliun.

Sementara terkait dengan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, sebanyak 53 permasalahan senilai Rp787,90 miliar merupakan ketidakhematan, 7 permasalahan merupakan ketidakefisienan, dan 478 permasalahan senilai Rp257,90 miliar merupakan ketidakefektifan.

Isma menjelaskan IHPS I/2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat. Dari angka tersebut, 132 laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sebanyak 4 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), yakni LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selain itu, opini WDP masih diberikan pada 1 dari 39 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tahun 2021 yang diperiksa BPK.

BPK juga memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Dari 542 pemda, 1 pemda belum menyampaikan LKPD 2021 kepada BPK untuk diperiksa, yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Dari 541 pemda, sebanyak 500 pemda atau 92,4% memperoleh opini WTP, 38 pemda atau 7% memperoleh opini WDP, dan 3 pemda atau 0,6% memperoleh opini tidak menyatakan pendapat (TMP).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP pada pemerintah provinsi sebanyak 34 Laporan Keuangan atau sebesar 100%, pada pemerintah kabupaten sebanyak 377 atau 91%, dan pada pemerintah kota sebanyak 89 atau 96%.

"Capaian opini WTP tersebut telah melampaui target RPJMN 2020-2024 untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing sebesar 92%, 80%, dan 92% di tahun 2021," ujarnya.

Isma menambahkan BPK juga telah memeriksa 4 laporan keuangan badan lainnya, yakni LK tahunan Bank Indonesia (BI), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut.

Menurutnya, BPK senantiasa berupaya keras mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik internasional terbaik, khususnya terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (sap)