Catat! Perusahaan P2P Lending Bisa Buat Bukti Potong Secara Kolektif

"Jadi ini untuk lebih mempermudah administrasi pada pembayaran PPh Pasal 23, tapi harus dipastikan transaksi tersebut dalam bulan yang sama dan masa pajak yang sama, dan lawan transaksi yang sama," kata Imaduddin dalam acara TaxLive DJP episode: 43 dikutip pada Sabtu (7/5/2022).

Lebih lanjut, Imadudddin mencontohkan jika terdapat transaksi pembayaran bunga atas pinjaman online yang diselenggarakan perusahaan P2P lending pada tanggal 1, 5, 10, 22, dan 30 Mei maka dapat disatukan dalam 1 bukti potong.

"Atas bunga pinjaman yang diterima, nah bisa jadi nanti fintech menerbitkan lebih dari 1 bukti potong ke satu lender saja seharusnya, tapi ini bisa disatukan saja," ujarnya.

Adapun ketentuan tersebut menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial mulai 1 Mei 2022.

PMK 69/2021 telah mengatur bahwa perusahaan fintech pemberi pinjaman ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atas bunga hasil dari pinjaman online.

"Jadi [fintech] harus terdaftar di OJK [kalau tidak terdaftar] yang potong kewajibannya nanti peminjamnya nanti yang harus memotong PPh Pasal 23 dari bunga pinjaman tersebut," kata Imaduddin. (sap)