Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Danai Program Anak, Negara Ini Cari Sumber Lain Selain Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Danai Program Anak, Negara Ini Cari Sumber Lain Selain Pajak

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak menyusul adanya krisis nasional terkait dengan angka kelahiran anak.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Fumio Kishida. Menurut perdana menteri, upaya mengamankan dana yang diperlukan masyarakat untuk pengeluaran perawatan anak tidak akan dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak.

"Kami tidak mempertimbangkan untuk menuntut lebih banyak beban pajak, termasuk menaikkan tarif pajak konsumsi, demi mengamankan dana yang diperlukan dalam mengatasi persoalan penurunan angka kelahiran," katanya dikutip dari japantimes.co.jp, Minggu (28/5/2023).

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Pemerintah saat ini tengah memprioritaskan penanganan krisis nasional terkait dengan sedikitnya jumlah kelahiran anak. Guna mengatasi isu tersebut, pemerintah berniat untuk membentuk sebuah lembaga baru yang menangani masalah terkait dengan anak dan keluarga.

Kinerja Fiskal Pemerintah Jepang

Dalam mewujudkan rencana tersebut, pemerintah perlu mengamankan dana tambahan sekitar JPY5 triliun pada tahun fiskal 2023. Sayangnya, kesehatan fiskal pemerintah Jepang saat ini tidak terlalu baik.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Meski demikian, Kishida menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan beban pajak untuk mendanai rencana itu. Menurutnya, dengan tidak menaikkan beban pajak, masyarakat dapat menyimpan dana untuk biaya pengeluaran perawatan anak pada masa depan.

Alhasil, lanjutnya, pemerintah perlu mencari sumber dana lain selain menaikkan pajak. Dia pun akan meninjau pengeluaran pemerintah di bidang lain dan fokus untuk memperkuat ekonomi agar memiliki basis keuangan yang kuat.

Saat ini, Kishida mempertimbangkan untuk meningkatkan tarif kontribusi asuransi sosial. Pemerintah juga akan membuat rekening baru di APBN yang secara khusus dipakai untuk mengelola dana belanja terkait dengan program anak. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : jepang, pajak, pajak internasional, krisis nasional, kelahiran anak, tarif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan