Dapat Surat SP2DK, Instansi Pemerintah Ini Datangi Kantor Pajak

“Dalam kunjungan ini, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja juga melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang disertai dengan data atau dokumen bukti pendukung,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Selasa (15/8/2023).

Syahrul menjelaskan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai selaku instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Salah satunya adalah PPh Pasal 4 ayat (2).

Kemudian, instansi pemerintah wajib untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut serta melaporkannya.

Aspek Perpajakan Instansi Pemerintah

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai berterima kasih atas penjelasan petugas pajak terkait dengan aspek kewajiban perpajakan instansi pemerintah, termasuk terkait dengan SP2DK.

“Kami berterima kasih kepada KP2KP Sinjai atas bantuannya dalam menyelesaikan SP2DK yang kami terima ini,” tuturnya.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK).

Lebih lanjut, SP2DK diberikan kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK. Terdapat 3 cara yang bisa ditempuh kantor pajak dalam mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak.

Cara tersebut antara lain dikirimkan melalui faksimili; dikirimkan memakai jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; dan/atau diserahkan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP. (rig)