Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Demi Keadilan, Semua Barang Impor yang Masuk ke Negara Ini Kena PPN

A+
A-
1
A+
A-
1
Demi Keadilan, Semua Barang Impor yang Masuk ke Negara Ini Kena PPN

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah menegaskan seluruh barang impor yang masuk ke Thailand, termasuk barang-barang yang diimpor melalui platform online, kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Keuangan Thailand Lavaron Sangsnit mengatakan pengenaan PPN atas barang impor mulai berlaku pada Mei 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku usaha di luar dan dalam negeri.

"Barang yang dibeli dari luar negeri melalui platform online kini dikenakan PPN, seperti halnya barang yang dibeli dari toko dalam negeri," katanya, Senin (29/4/2024).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Lavaron menuturkan rapat kabinet telah menyetujui keputusan untuk mengenakan PPN atas semua barang impor, berapa pun harganya. Salah satu pertimbangannya ialah untuk melindungi produk-produk di dalam negeri, terutama yang dihasilkan UMKM.

Dia menjelaskan PPN pada awalnya yang dikenakan atas barang yang dibeli di dalam daerah pabean. Namun, fenomena perdagangan melalui saluran elektronik telah menyebabkan transaksi barang menjadi tidak terbatas.

Pemerintah pun berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mengendalikan masuknya produk-produk murah asal China yang dijual melalui platform e-commerce.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Seperti dilansir nationthailand.com, UU Pendapatan Negara sebelumnya mengatur PPN tidak dipungut atas barang impor yang senilai kurang dari THB1.500 atau sekitar Rp657.300. Perubahan peraturan pun telah dilakukan agar semua barang impor dapat dikenakan PPN.

Nanti, PPN akan dipungut oleh pelaku ritel untuk kemudian disetorkan langsung ke otoritas pajak. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, PPN, barang impor, pendapatan negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama