Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dianggap Kerap Menunda Belanja, Instansi Pemerintah Disentil Jokowi

A+
A-
0
A+
A-
0
Dianggap Kerap Menunda Belanja, Instansi Pemerintah Disentil Jokowi

Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kebiasaan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang cenderung menunda-nunda belanja anggaran.

Sejak menduduki kursi presiden pada 2014, Jokow mengeklaim sudah berupaya untuk mengubah kebiasaan tersebut. Namun, kebiasaan instansi pemerintah yang baru mempercepat realisasi belanja saat menjelang akhir tahun masih terjadi hingga hari ini.

"Saya cek lagi, ternyata masih. Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidaklah mudah," katanya dalam Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Hingga saat ini, sambung Jokowi, realisasi belanja APBN baru mencapai 74% dari pagu. Sementara itu, belanja APBD baru 64% dari pagu.

"Ini sudah tinggal 3 minggu masih 64% sama 74% realisasinya. Artinya, dalam 3 minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang saja setiap tahun," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp2.240,8 triliun hingga Oktober 2023 baru 73,2% dari pagu. Pada saat yang sama, realisasi belanja APBD secara nasional juga baru senilai Rp811,7 triliun atau 63,5% dari pagu.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Berkaca pada hal ini, Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengeksekusi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD sejak awal tahun.

Selain itu, presiden juga meminta kepada setiap instansi untuk fleksibel merespons situasi dan kondisi di lapangan melalui automatic adjustment. Melalui mekanisme tersebut, belanja anggaran bisa dengan mudah merespons situasi terkini.

Terakhir, Jokowi juga mengingatkan bahwa belanja anggaran harus berorientasi pada hasil, bukan berorientasi pada prosedur. Menurutnya, belanja yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. (rig)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, APBN, APBD, belanja pemerintah, belanja negara, anggaran pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 18:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Terima Uang Tunai Pengganti Penyertaan Modal, Kena PPh?

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama