Ditjen Pajak Tunjuk Adobe sebagai Pemungut PPN PMSE

“Dari keseluruhan pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, 111 perusahaan di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN senilai Rp9,17 triliun sepanjang periode 2020-2022,” katanya, Selasa (8/11/2022).

Dari total nilai Rp9,17 triliun tersebut, setoran PPN PMSE sejumlah Rp7131,4 miliar didapat pada 2020. Tahun berikutnya, penerimaan dari PPN PMSE mencapai Rp3,9 triliun. Dalam tahun berjalan ini, setoran PPN PMSE sudah mencapai Rp4,53 triliun.

Neilmaldrin menuturkan DJP akan terus menunjuk perusahaan yang menjual produk digital atau memberikan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen Indonesia sebagai pemungut PPN PMSE ke depannya.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama antara pelaku usaha konvensional dan digital.

Pelaku usaha akan ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE apabila memiliki nilai transaksi dengan pembeli Indonesia lebih dari Rp600 juta setahun dan/atau memiliki trafik atau pengakses di Indonesia lebih dari 12.000 dalam setahun.

Ketentuan PPN PMSE diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2022. Berdasarkan PMK tersebut, pemungut PPN PMSE wajib memungut PPN sebesar 11% terhitung sejak 1 April 2022 dan bakal naik menjadi 12% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025.

Selain itu, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE juga wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut.

"Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran," ujar Neilmaldrin.

Informasi lebih lanjut terkait dengan PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pemungut, dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital atau https://pajak.go.id/en/digitaltax. (rig)