DJBC Terbitkan Izin Penyelenggara Aglomerasi Pabrik HT di Lombok Timur

"Pengusaha pabrik yang menjalankan kegiatan di tempat diselenggarakannya aglomerasi pabrik akan diberikan kemudahan perizinan cukai, produksi barang kena cukai (BKC), hingga kemudahan dalam pembayaran pungutan cukai," katanya, dikutip pada Jumat (22/9/2023).

Pemerintah, lanjut Susila, membentuk APHT untuk meningkatkan daya saing, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan serta memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha pabrik hasil tembakau pada skala IKM atau UMKM.

APHT dapat dilaksanakan pada 4 tempat yaitu kawasan industri, kawasan industri tertentu, sentra industri kecil dan industri menengah, dan tempat pemusatan industri tembakau lainnya yang memiliki kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Tempat diselenggarakannya APHT merupakan tempat yang peruntukan utamanya bagi industri hasil tembakau. Adapun ketentuan mengenai APHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/2023.

Sementara itu, kegiatan yang dapat dilakukan di APHT meliputi penyelenggaraan tempat aglomerasi pabrik, kegiatan menghasilkan BKC berupa hasil tembakau, serta mengemas BKC hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan cukai.

Pengusaha pabrik yang menjalankan kegiatan di APHT diberikan 3 kemudahan. Pertama, perizinan di bidang cukai berupa pengecualian dari ketentuan memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha, yang akan digunakan sebagai pabrik hasil tembakau.

Kedua, kerja sama untuk menghasilkan BKC hasil tembakau. Ketiga, penundaan pembayaran cukai yang diberikan dalam jangka waktu penundaan 90 hari.

"Saya berharap APHT ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, mengurangi peredaran rokok ilegal dan memudahkan pengawasannya, serta memudahkan pengusaha rokok kecil," ujar Direktur PT Gantara Jaya Perkasa Gaguk Santoso. (rig)