DJP Bisa Blokir Pemberian Layanan Publik bagi Penunggak Pajak

"Kewenangan dirjen pajak memberikan rekomendasi pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu…dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat eselon II yang mempunyai tugas…di bidang penagihan perpajakan," Pasal 148 ayat (3) PMK 61/2023, dikutip pada Senin (19/6/2023).

Pemberian rekomendasi atau permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik dilakukan dengan ketentuan: kriteria layanan publik yang dimaksud diselenggarakan oleh instansi pemerintah, surat paksa telah diberitahukan kepada penanggung pajak, dan dilakukan berdasarkan usulan dari pejabat yang melakukan penagihan.

Persyaratan agar Layanan Publik Dapat Dibuka Kembali

Setelah dilakukan pembatasan atau blokir, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi atau permohonan pembukaan layanan publik dalam hal: penanggung pajak telah melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan; terdapat putusan dari Pengadilan Pajak.

Kemudian, penanggung pajak telah dilakukan penyitaan dengan nilai paling sedikit sama dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak yang menjadi tanggung jawabnya; penanggung pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak.

Lalu, hak untuk melakukan penagihan pajak atas utang pajak yang menjadi dasar dilakukan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu telah daluwarsa penagihan.

Terakhir, rekomendasi atau permohonan pembukaan layanan publik juga dilakukan berdasarkan usulan dari pejabat yang melakukan tindakan penagihan pajak.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan membuka pembatasan atau pemblokiran layanan publik dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat eselon II. Pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan juga dapat mendelegasikan lebih lanjut kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.

PMK 61/2023 telah diundangkan pada 12 Juni 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya PMK 61/2023 maka KMK 85/2002, PMK 23/2006 dan PMK 189/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)