DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

"Yang mana yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan dan dalam SPPH, itu adalah harta yang dimiliki walaupun atas nama orang lain," katanya dalam Talkshow PPS: Apa dan Bagaimana Setelah PPS, dikutip pada Minggu (26/6/2022).

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan DJP Iis Mazhuri mencontohkan wajib pajak memiliki harta seperti mobil atau rumah yang belum dibaliknamakan maka harta tersebut tetap dianggap milik wajib pajak yang bersangkutan.

"Tetap merupakan harta milik wajib pajak dan bisa dimasukkan di dalam SPT Tahunan ataupun SPPH," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, harta adalah akumulasi tambahan ekonomi berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, digunakan ataupun tidak digunakan untuk usaha, yang berada di dalam atau di luar Indonesia.

Dasar penghitungan PPh final PPS ialah harta bersih, yaitu harta yang sudah dikurangi utang wajib pajak yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

Bagi peserta kebijakan I PPS, jumlah utang yang dapat diperhitungkan untuk menentukan harta bersih sebesar 50% dari harta untuk wajib pajak orang pribadi. Bagi wajib pajak badan, nilai utang maksimal sebesar 75% dari nilai harta.

Namun, batasan nilai utang di atas tidak berlaku bagi peserta kebijakan II PPS. Adapun kebijakan II PPS ini untuk mengakomodasi wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020

Sebagai informasi, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengikuti PPS dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) melalui DJP Online paling lambat pada 30 Juni 2022.

Bila masih memiliki pertanyaan seputar PPS, wajib pajak bisa menghubungi saluran informasi khusus PPS melalui nomor telepon 1500-008, WhatsApp 081156-15008, live chat pajak.go.id, akun Twitter @kring_pajak, dan email [email protected] serta [email protected]. (rig)