DJP Ingatkan Pengajuan Sertel Cuma Bisa Tertulis, Tak Bisa Online

"[Namun] dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dihentikan dan layanan tatap muka di KPP sudah dibuka kembali, permintaan sertel hanya dapat diajukan tertulis," cuit contact center Ditjen Pajak (DJP) menjawab pertanyaan netizen, Kamis (7/9/2023).

Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) PER-04/PJ/2020 mengatur bahwa apabila saluran elektronik untuk permohonan sertel tidak tersedia, wajib pajak perlu menyampaikan permintaan sertel secara tertulis kepada KPP dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan sertel.

Tentunya, wajib pajak yang mengajukan sertel harus melengkapi formulir permintaan sertel dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai PER-04/PJ/2020.

Berdasarkan permintaan sertel tersebut, kepala KPP atau KP2KP akan melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data wajib pajak dan pengujian verifikasi serta autentifikasi wajib pajak.

Dari hasil penelitian dan pengujian di atas, kepala KPP atau KP2KP bisa memberikan sertel dan menerbitkan bukti penerbitan sertel kepada wajib pajak paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap.

Kepala KPP atau KP2KP juga bisa mengembalikan permintaan wajib pajak (menolak permohonan sertel) jika permohonan wajib pajak tidak lengkap atau tidak sesuai.

Penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan netizen tentang mekanisme pengajuan sertel secara online. Seorang netizen mengaku sudah mengajukan permohonan sertel melalui e-nofa dan sudah mendapatkan balasan melalui email.

"Saya sudah melakukan permohonan sertifiat elektronik melalui e-nofa dan sudah ada balasan melalui email. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya?" katanya. (sap)

Hai, Kak.
Dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dihentikan dan layanan tatap muka di KPP sudah dibuka kembali, ...
(1/2)
— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) September 7, 2023