Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dorong Hilirisasi Tambang, MIND ID Usulkan Pemberian Insentif Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Dorong Hilirisasi Tambang, MIND ID Usulkan Pemberian Insentif Pajak

Foto udara aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Selasa (31/1/2023). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID mengusulkan sejumlah insentif untuk mendukung hilirisasi komoditas tambang. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan perusahaannya berkomitmen mendukung berbagai program strategis seperti pengembangan ekosistem kendaraan berbasis baterai.

Guna mewujudkan hal itu, MIND ID membutuhkan dukungan agar makin bersaing dengan produk impor, misalnya dengan menerapkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang lebih tinggi terhadap produk sejenis yang diproduksi perusahaannya.

"[Kami mengusulkan] penerapan pajak impor yang lebih tinggi atas produk hilirisasi tambang yang bisa disubstitusi dengan produksi dalam negeri yang dihasilkan dari hilirisasi proses yang dilakukan oleh anggota grup MIND ID," katanya, dikutip pada Selasa (7/2/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Hendi mengatakan hampir seluruh sumber daya yang dikelola di bawah grup MIND ID akan berperan dalam pembuatan kendaraan listrik berbasis baterai mulai dari timah, aluminium, tembaga, nikel, hingga batu bara. Misalnya untuk memproduksi grafit, diperlukan 17% batu bara, 16% nikel, 12% tembaga, 18% aluminium, dan 7% timah.

Dia menyebut MIND ID akan terlibat dalam pengembangan kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Sejumlah anak dan cucu usaha juga bakal terlibat dalam program tersebut.

Selain soal bea masuk dan PDRI, Hendi juga mengusulkan dukungan insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday untuk meningkatkan aliran investasi di sektor hilir. Kemudian, dia meminta dukungan regulasi tata kelola komoditas timah, nikel, dan bauksit sebagai mineral kritis dan mineral strategis Indonesia.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Setelahnya, dia meminta kesediaan energi primer dengan harga yang diberi insentif khusus untuk menopang kegiatan pengembangan hilirisasi di MIND ID. Misalnya, kebijakan harga gas dan listrik untuk industri tertentu sehingga dapat memberikan nilai keekonomian yang baik di sisi smelter.

Tidak hanya itu, dukungan masuknya proyek dimethyl ether (DME) dalam rencana BLU batubara dan percepatan penerbitan perpres serta peraturan turunan lainnya terkait dengan penugasan PTBA pada proyek Coal to DME juga diperlukan. Terakhir, dia mengusulkan pemberian mandat kepada BUMN tambang untuk pengelolaan kontrak kerja/IUP yang sudah berakhir. (sap)

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, insentif fiskal, MIND ID, pertambangan, tax allowance, tax holiday

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Juni 2024 | 18:00 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Pemprov Siapkan 4 Insentif untuk WP di Jateng, Ada Diskon Pajak 50%

Senin, 24 Juni 2024 | 11:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

4 Golongan Wajib Pajak yang Bisa Ajukan Diskon PBB 100 Persen di DKI

Minggu, 23 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sandiaga Ajak Pengusaha Beri Sumbangan untuk Seni, Ada Insentif Pajak

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama