Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

"Kementerian Keuangan terus menyiapkan berbagai macam fasilitas pengurangan pajak untuk mendorong investasi ini," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, dikutip pada Sabtu (20/4/2024).

Suahasil mengatakan pemberian insentif pajak diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi di Indonesia, terutama yang berorientasi ekspor. Misalnya, supertax deduction untuk kegiatan vokasi dan penelitian dan pengembangan (litbang).

Melalui PP 45/2019, pemerintah mengatur pemberian insentif supertax deduction kepada dunia usaha. Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang terlibat dalam melaksanakan program pendidikan vokasi atau melakukan litbang tertentu.

PMK 128/2019 menyatakan wajib pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Dengan insentif ini, pengusaha diharapkan dapat berperan aktif melaksanakan program pendidikan vokasi agar menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, PMK 153/2020 mengatur wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu dapat memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia. Pengurangan ini terdiri atas 100% dari jumlah biaya riil dan tambahan pengurangan sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu.

Dia menjelaskan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025 ditargetkan mencapai Rp24.3166 hingga Rp24.479 triliun atau tumbuh 5,3%-5,6%. Khusus pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, ditargetkan nilainya mencapai Rp7.092 hingga Rp7.130 triliun.

Angka tersebut terdiri atas capital expenditure dari APBN/APBD, swasta, dan BUMN.

"Ini harus kita orkestrasikan sehingga mendapatkan nilai investasikan yang diperlukan oleh perekonomian kita pada tahun 2025," ujarnya.

Selain insentif pajak, Suahasil menambahkan pemerintah juga akan melanjutkan peningkatan infrastruktur untuk menurunkan ongkos logistik, menarik investasi asing yang berbasiskan hilirisasi, serta memperluas pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK). (sap)