Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DPR Setujui 7 Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027

A+
A-
1
A+
A-
1
DPR Setujui 7 Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027

Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Selasa (14/2/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Rapat paripurna DPR menyepakati tujuh anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 yang diusulkan pemerintah.

Pengambilan keputusan persetujuan anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027 tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Pengambilan keputusan dilakukan setelah peserta rapat paripurna menerima laporan pimpinan Komisi XI DPR Kahar Muzakkar.

"Laporan komisi XI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027 disetujui," kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (14/2/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Komisi XI telah menyelesaikan tugasnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 6-7 April 2022 atas 14 calon Dewan Komisioner. Nama-nama calon anggota dewan juga sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagaimana diatur dalam UU OJK.

Kemudian, komisi XI mengadakan rapat internal untuk pengambilan keputusan. Dari proses tersebut, disepakati Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar akan menjadi ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, menggantikan Wimboh Santoso.

"Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat," ujar Kahar.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Berikut ini susunan anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027:

1. Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota: Mahendra Siregar

2. Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota: Mirza Adityaswara

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota: Dian Ediana Rae

4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota: Inarno Djajadi

5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota: Ogi Prastomiyono

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota: Sophia Isabella Wattimena

7. Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi. (rig)

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : anggota dewan komisioner OJK, ketua DPR Puan Maharani, komisi xi, OJK, DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 18:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Terima Uang Tunai Pengganti Penyertaan Modal, Kena PPh?

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama