DPR Usul Daerah Nonpenghasil Kelapa Sawit Juga Dapat Insentif Fiskal

"Saya harap kebijakan [pemberian insentif untuk daerah nonpenghasil sawit] ini disertai dengan memperkuat kebijakan DAK Fisik," katanya, dikutip pada Jumat (21/4/2023).

Dolfie menuturkan terdapat daerah-daerah yang saat bukan penghasil kelapa sawit, tetapi memiliki keunggulan lain, seperti memiliki hutan lindung, cagar alam, hingga cagar budaya.

Apabila pemerintah memberikan DBH kepada penghasil kelapa sawit, daerah-daerah nonpenghasil dikhawatirkan justru akan berlomba-lomba menjadi penghasil sawit sehingga mendapatkan DBH.

Dolfie juga berharap pemberian DBH sawit tersebut tidak justru mengurangi anggaran lain yang sudah diberikan sebelumnya.

"Jangan sampai ada kebijakan karena sudah ada pembagian dari DBH, lalu kebutuhan yang ada di DAK fisik dikurangi. Lalu, jatah pembangunan infrastruktur melalui program tertentu di pemerintah juga dikurangi," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang DBH Perkebunan Sawit. Adapun alokasi DBH sawit pada tahun ini telah ditetapkan senilai Rp3,4 triliun.

Dalam RPP, DBH sawit bakal bersumber dari pungutan ekspor sawit dan bea keluar dengan porsi minimal sebesar 4%. Nanti, porsi DBH sawit tersebut dapat disesuaikan dengan memperhatikan keuangan negara.

Secara terperinci, porsi DBH sawit bagi provinsi sebesar 0,8%, sedangkan porsi bagi kabupaten/kota penghasil sebesar 2,4%. Sementara itu, kabupaten/kota yang berbatasan dengan penghasil mendapatkan porsi DBH sawit sebesar 0,8%. (rig)