Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

A+
A-
1
A+
A-
1
Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu memperkirakan penerimaan bea keluar atas ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta produk turunannya akan tetap tumbuh 3% pada tahun ini.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan penerimaan bea keluar tersebut masih akan tumbuh positif walaupun ekspor CPO dan produk turunannya sempat dilarang selama 25 hari. Menurutnya, penerimaan bea keluar telah mendapatkan dampak positif dari kenaikan harga komoditas global, termasuk CPO.

"Estimasi kami bahwa total bea keluar sawit tetap akan tumbuh 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Sabtu (28/5/2022).

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Askolani mengatakan pelarangan ekspor CPO dalam sebulan diperkirakan bakal menghilangkan potensi penerimaan bea keluar senilai Rp900 miliar. Hal itu terjadi karena tidak ada aktivitas ekspor CPO dan produk turunannya dengan volume mencapai 1,6 juta ton.

Meski demikian, dia menilai tren penerimaan bea keluar atas CPO dan produk turunannya akan membaik seiring dengan pencabutan larangan ekspor. Menurutnya, penerimaan bea keluar akan tetap tumbuh sejalan dengan lonjakan harga CPO dan produk turunannya di pasar global.

"[Penerimaan bea keluar naik] walaupun volumenya akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021," ujarnya.

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melarang sementara ekspor CPO dan produk turunannya pada 28 April hingga 22 Mei 2022. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Keran ekspor CPO dan produk turunannya kembali dibuka pada 23 Mei 2022. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan data pasokan dan tren penurunan harga minyak goreng di dalam negeri.

Hingga April 2022, penerimaan bea keluar tercatat senilai Rp14,51 triliun atau tumbuh 102,05% secara tahunan. Angka itu juga sudah melampaui target yang ditetapkan senilai Rp10,7 triliun.

Baca Juga: Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

Secara bulanan, pemerintah menyebut efek kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit terhadap kinerja bea keluar belum terasa karena baru diterapkan mulai 28 April 2022. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan bea cukai, kepabeanan, ekspor, CPO, kelapa sawit, bea keluar, cukai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 09:00 WIB
LAYANAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, Layanan Ekspor 88 Perusahaan Diblokir DJBC

Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN

Dari Luar Negeri? Ini Cara Isi Customs Declaration Via Mobile Beacukai

Kamis, 27 Juni 2024 | 18:39 WIB
Hari Anti Narkotika Internasional

HANI, Ini Peran Bea Cukai Cegah Peredaran Narkotika

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama