ESDM Sampaikan Usulan Asumsi Dasar Sektor Energi dalam RAPBN 2025

"Kami usulkan asumsi dasar sektor ESDM tahun 2025," kata Arifin dalam raker bersama Komisi VII DPR, Kamis (5/6/2024).

Harga rata-rata ICP diusulkan senilai US$75 hingga US$85 per barel. Sementara itu, lifting migas diusulkan sebanyak 1.583 ribu barel hingga 1.648 ribu barel setara minyak per hari.

Kemudian, volume BBM bersubsidi dipatok 18,84-19,99 juta kiloliter (KL), 0,51-0,55 juta KL untuk LPG bersubsidi, dan 18,33-19,44 juta KL untuk minyak solar. Sementara untuk volume LPG 3 kg dalam RAPBN 2025 diusulkan 8,17 juta metrik ton (MT).

Pemerintah, sambung Arifin, masih melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunanya.

Selanjutnya, ujar Arifin, untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, diperlukan sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) maupun instansi terkait lainnya.

"Mencermati realisasi sampai dengan bulan Mei 2024 dan outlook 2024, kami mengusulkan volume LPG 3 kg dalam RAPB 2025 sebesar 8,17 juta MT," lanjut Arifin.

Sementara untuk subsidi tetap minyak solar, Arifin mengatakan, dengan subsidi tetap minyak solar senilai Rp1.000 per liter, besarnya kompensasi yang dialokasikan sampai dengan bulan Mei 2024 adalah Rp4.496 per liter.

"Dalam RAPBN 2025, kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar senilai Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter," lanjut Arifin lagi.

Kemudian, usulan subsidi listrik pada RAPBN 2025 diajukan senilai Rp83,02 triliun hingga Rp88,36 triliun dengan asumsi ICP US$75 hingga US$85 per barel dan nilai tukar di rentang Rp15.300-Rp16.000 per US$ serta inflasi di rentang 1,5%-3,5% sesuai dengan dokumen KEM-PPKF 2025.

"Kebijakan subsidi listrik 2025, yaitu tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak. Untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan," kata Arifin. (sap)