Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

"Dari 151, hanya 17 pemungut PPN PMSE yang laporan keuangannya tersedia di Orbis. Ini menjadi PR tersendiri," ujar Haula dalam webinar bertajuk Perpajakan Di Era Digital: Menelaah UU HPP, dikutip Jumat (15/10/2021).

Berdasarkan materi yang dipaparkan, saat ini masih belum tersedia data pembanding yang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan pemungut PPN PMSE dalam melakukan pelaporan dan penyetoran PPN.

Laporan kuartalan yang dilaporkan oleh pemungut PPN PMSE kepada Ditjen Pajak (DJP) juga berupa data gelondongan dan bukan data per transaksi. Akibatnya, data tersebut tak dapat digunakan sebagai pembanding terhadap pengkreditan pajak masukan.

Lebih lanjut, saat ini DJP juga belum memiliki data mengenai penghasilan yang diberikan oleh pemungut PPN PMSE luar negeri kepada influencer Indonesia. Hal ini menghambat penggalian potensi pajak terhadap para influencer media sosial.

Dari sisi regulasi dan prosedur, Komwasjak mencatat saat ini belum ada mekanisme kontrol terhadap kebenaran jumlah PPN yang disetorkan. Mekanisme penyelesaian sengketa, penagihan, dan pengenaan sanksi juga masih belum tersedia.

Terlepas dari temuan-temuan ini, Haula mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap Komwasjak ketika komite tersebut berusaha melakukan pengamatan terhadap pemajakan atas ekonomi digital dan khususnya PPN PMSE.

"Teman-teman di pemerintahan spirit kolaborasinya bagus sekali. Ketika kami lakukan pengamatan kami tidak dianggap ingin mencampuri. Semua sama spiritnya ingin sistem perpajakan itu menjadi lebih baik," ujar Haula. (sap)