Fasilitas Kepabeanan Ini Ternyata Banyak Dimanfaatkan Perusahaan Besar

"Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memformulasikan insentif yang ditujukan bagi perusahaan dan UMKM yang rentan mengalami permasalahan likuiditas," bunyi laporan tersebut, dikutip pada Selasa (27/12/2022).

Laporan itu menyatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut yang tepat, termasuk berupa insentif fiskal kepabeanan.

Di tengah pandemi, pemerintah telah memberikan sejumlah fasilitas kepabeanan kepada masyarakat antara lain fasilitas terhadap impor alat kesehatan yang diberikan untuk penanganan pandemi melalui skema PMK 70/2012, PMK 171/2019, dan PMK 34/2020 s.t.d.d. PMK 92/2021.

Kemudian, pemerintah juga memberikan fasilitas bagi impor vaksin Covid-19 melalui PMK 188/2020. Terakhir, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan bagi dunia usaha melalui PMK 68/2021.

Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor alat kesehatan berfungsi memfasilitasi impor alat kesehatan dan obat-obatan agar mudah diakses masyarakat secara terjangkau.

Pemanfaatan pembebasan untuk impor alat kesehatan terpantau terus menurun, terutama pada April-Juni 2022. Hal ini dikarenakan sebagian besar alat kesehatan yang diimpor dapat digunakan berulang seperti ventilator, tabung oksigen, generator oksigen, dan alat uji laboratorium.

Sementara itu, untuk impor vaksin masih bersifat fluktuatif karena variabel yang memengaruhi impor adalah rencana kerja pemerintah.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bersama Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dan Ditjen Pajak (DJP) telah melaksanakan survei untuk melihat efektivitas pemberian fasilitas.

Dari responden pengguna fasilitas impor alat kesehatan, sebanyak 89% menganggap stimulus bermanfaat dan 87% tertarik memanfaatkan insentif serupa di masa datang.

Terkait dengan insentif bea masuk DTP, sekitar 97% responden menganggap stimulus ini bermanfaat dan tertarik memanfaatkan kembali pada masa mendatang. (rig)