Gelar Audiensi, DJP Jaktim Jalin Kerja Sama dengan Ikatan Notaris

“Sebagai kegiatan perdana yang kita laksanakan bersama, saya izin untuk menjelaskan program sosialisasi yang sedang kami gencarkan di lingkungan Jakarta Timur yaitu pemadanan NIK sebagai NPWP,” katanya, dikutip pada Kamis (24/2/2023).

Sementara itu, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jakarta Timur Dewi A menuturkan kerja sama antara INI Jakarta Timur dan Kanwil DJP Jakarta Timur akan membantu anggotanya mengetahui terkait dengan perkembangan peraturan perpajakan saat ini.

"Ke depan, kami bersama Kanwil DJP Jakarta Timur bisa mengadakan sosialisasi untuk pengurus dan anggota INI Jakarta Timur," tuturnya.

Dalam audiensi, turut disampaikan materi tentang perkembangan pelaporan SPT Tahunan untuk orang pribadi dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU) notaris di Jakarta Timur. Materi disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Jakarta Timur Ardhie Permadi.

Lalu, materi tentang Peraturan Pemerintah 34/2016 yang mengatur PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas tanah/bangunan disampaikan Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan Kanwil DJP Jakarta Timur Sofyan Hutajulu.

Secara umum, tarif PPh final yang berlaku atas pengalihan hak atas tanah/bangunan adalah sebesar 2,5%. Apabila pengalihan hak dilakukan atas rumah sederhana atau rumah susun sederhana, tarif PPh finalnya sebesar 1%.

Sementara itu, tarif PPh final sebesar 0% berlaku atas pengalihan hak atas tanah/bangunan kepada pemerintah atau BUMN/BUMD yang mendapatkan penugasan khusus. (rig)