Ingin Bentuk Badan Penerimaan Negara, Prabowo Hitung Dampaknya ke APBN

"Kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain. Di banyak tempat, di negara-negara maju, memang agak dipisahkan antara policy maker, Kementerian Keuangan, dan tax collection atau revenue collection," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Prabowo mengatakan Indonesia perlu terus meningkatkan penerimaan negara agar memiliki kemampuan untuk menyejahterakan rakyat. Program yang menjadi fokusnya antara lain menghilangkan kemiskinan dan stunting.

Dia memaparkan Indonesia pada 2021 memiliki rasio pajak sebesar 9,1% PDB dan rasio penerimaan negara 11,8%. Angka ini jauh lebih kecil dari Kamboja yang memiliki rasio pajak 16,4% dan rasio penerimaan negara 18,1%.

Menurutnya, rasio penerimaan negara Indonesia juga lebih kecil dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang angkanya di atas 15%.

Prabowo memandang pembentukan badan yang terpisah dari Kemenkeu akan efektif meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, tetap akan ada penguatan dari sisi teknologi informasi dan komputerisasi.

"Dengan IT, komputerisasi dan sebagainya, kita bisa hitung 8% dari US$1500 miliar peningkatannya cukup signifikan. Ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita, dan dengan itu kita bisa investasi tidak hanya swasembada pangan, saya yakin kita bisa jadi lumbung pangan dunia," ujarnya.

Prabowo menambahkan telah membentuk tim pakar yang bertugas mengkaji rencana pembentukan badan penerimaan negara. Tim pakar tersebut juga bertugas melakukan studi banding dan simulasi pembentukan badan penerimaan negara.

Dengan pemilu yang dijadwalkan Februari 2024 serta pelantikan presiden pada Oktober 2024, dia menyebut akan memiliki waktu transisi yang cukup untuk merealisasikan badan penerimaan negara apabila memenangkan pilpres. (sap)