Ini Daftar Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh

"Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai ... meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja," bunyi Pasal 25 huruf a PP 55/2022, dikutip pada Jumat (23/12/2022).

Selanjutnya, kupon makanan dan minuman bagi pegawai yang tidak dapat menerima makanan dan minuman karena sifat pekerjaannya juga merupakan natura yang dikecualikan dari objek PPh. Hal ini berlaku bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, atau bagian lainnya yang melaksanakan dinas luar.

Bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu juga dikecualikan dari objek PPh. Bahan makanan dan bahan minuman dengan batasan nilai tertentu ini masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Kedua, natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu juga dikecualikan dari objek PPh. Natura yang dimaksud pada poin ini adalah sarana, prasarana, dan fasilitas di lokasi kerja pegawai dan keluarganya.

Fasilitas yang dimaksud tersebut meliputi tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olah raga selain golf, balap perahu motor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif.

Sementara itu, daerah tertentu yang dimaksud ialah lokasi usaha pemberi kerja yang telah mendapatkan penetapan daerah tertentu dari dirjen pajak.

Suatu daerah bisa menjadi daerah tertentu bila daerah tersebut memiliki potensi ekonomis tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai oleh transportasi umum.

Ketiga, natura dan kenikmatan yang disediakan pemberi kerja untuk pelaksanaan kerja juga dikecualikan dari objek PPh.

Natura yang dimaksud pada poin tersebut meliputi natura sehubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, dan keselamatan pegawai dan diwajibkan oleh kementerian/lembaga (K/L) yang berwenang.

Natura dan kenikmatan yang dimaksud berupa pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, dan natura yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

Keempat, natura dan kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD, atau APBDes juga dikecualikan dari objek PPh.

Kelima, PP 55/2022 juga mengatur natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh. Natura dan kenikmatan dengan jenis dan batas tertentu ini masih akan diatur lebih lanjut dalam PMK.

Untuk diketahui, natura dan kenikmatan resmi ditetapkan sebagai objek pajak penghasilan seiring dengan ditetapkannya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang turut merevisi UU Pajak Penghasilan.

Natura adalah imbalan atau penggantian dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Natura dinilai berdasarkan nilai pasar.

Sementara itu, kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan tertentu. Fasilitas yang disediakan oleh pemberi dapat bersumber dari aktiva milik pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa oleh pemberi.

Imbalan berupa kenikmatan dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas atau pelayanan tersebut. (rig)