Jokowi Berikan Kewenangan Khusus untuk Otorita IKN, Apa Saja?

"Kewenangan khusus Otorita IKN termasuk antara lain pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan IKN dan daerah mitra," bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a PP 27/2023, dikutip Rabu (31/5/2023).

Selanjutnya, kewenangan khusus Otorita IKN juga mencakup urusan penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UU IKN.

Kemudian, IKN juga mendapatkan kewenangan khusus untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penataan ruang di kawasan strategis nasional IKN.

Terakhir, IKN berkewenangan khusus untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional IKN sesuai dengan kewenangannya.

Walau telah diatur dalam PP 27/2023, kewenangan khusus Otorita IKN juga dapat diatur dalam peraturan teknis lainnya. "Selain kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan khusus Otorita IKN meliputi pula kewenangan yang tercantum dalam peraturan pelaksanaan UU IKN," bunyi Pasal 3 ayat (4) PP 27/2023.

Terkait dengan perizinan, kewenangan Otorita IKN adalah atas jenis-jenis perizinan yang terlampir dalam PP 27/2023 dan bukan merupakan perizinan yang menjadi kewenangan kementerian dan lembaga (K/L).

Seluruh pelayanan perizinan terkait dengan Otorita IKN tersebut dilaksanakan melalui sistem online single submission (OSS). Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut, Otorita IKN bakal mendapatkan hak akses khusus.

"Hak akses khusus adalah bagian dari sistem OSS berbasis risiko yang dikhususkan dibuat untuk Otorita IKN, sehingga Otorita IKN dapat mengakses langsung dan memodifikasi proses perizinan berusaha sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya," bunyi ayat penjelas dari Pasal 7 ayat (3) PP 27/2023.

Dengan diberikannya kewenangan khusus kepada Otorita IKN guna mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, K/L dan pemda terkait diperintahkan untuk menyerahkan arsip dan dokumen kepada Otorita IKN paling lama 1 tahun sejak PP 27/2023 diundangkan.

"Arsip dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup arsip dan dokumen terkait pelimpahan kewenangan khusus kepada Otorita IKN," bunyi Pasal 12 ayat (2) PP 27/2023.

PP 27/2023 telah diundangkan pada 15 Mei 2023 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. (sap)