Kantor Pajak Sebut WP yang Terima SP2DK Belum Tentu Kurang Bayar

“Seperti diketahui DJP berwenang menguji isi Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dan mengirimkan SP2DK,” sebut KPP Pratama Denpasar Barat dikutip dari situs web DJP, Selasa (5/12/2023).

Adi mengatakan SP2DK diterbitkan karena wajib pajak diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan SP2DK, lanjutnya, otoritas pajak berharap wajib pajak dapat melakukan pelaporan atau pembetulan atas laporan pajaknya.

“Wajib pajak hanya perlu menanggapi SP2DK berdasarkan data-data yang wajib pajak miliki, sedangkan kunjungan ini dilakukan agar wajib pajak memberikan penjelasan atas data yang telah kami peroleh,” tuturnya.

Adi menambahkan bahwa tidak semua wajib pajak yang menerima SP2DK harus membayar pajak. Selama ada data dan bukti konkret yang menunjukkan kewajiban pajak sudah dilaksanakan dengan benar maka tidak ada pajak yang harus dibayar.

Sementara itu, Dwi Purwanti meminta penerima SP2DK untuk melakukan identifikasi isi dari SP2DK tersebut dengan cara melakukan pengecekan data atau keterangan yang diberikan pada SP2DK, apakah telah sesuai atau tidak dengan kondisi sebenarnya.

“Tanggapan bisa dilakukan wajib pajak secara langsung ataupun tertulis. Bila SP2DK tak ditanggapi, KPP bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku,” ujarnya. (rig)