Kenaikan PPN 11% Tak Signifikan Kerek Kontribusi ke Penerimaan Pajak

"Penerimaan PPN sangat tergantung pada transaksi barang-barang yang kena PPN, [tetapi] tidak semua barang juga kena PPN," katanya, dikutip pada Jumat (22/9/2023).

Melalui UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), diatur tarif PPN naik menjadi 11% dimulai 1 April 2022 dan kembali naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Kenaikan PPN bertujuan meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, pemerintah juga berharap kontribusi PPN pada total penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan. Selama ini, komponen penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) menjadi yang paling dominan karena lebih dari 50%.

Meski ada kenaikan tarif, pemerintah tetap memberikan fasilitas PPN dibebaskan terhadap barang dan jasa yang diperlukan masyarakat seperti sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

"Jadi memang kita mesti cari terus keseimbangannya," ujar Suahasil.

Pada beberapa tahun terakhir, kontribusi PPN/PPnBM terhadap total penerimaan pajak masih di kisaran awal 40%. Misalnya pada 2020, realisasi PPN/PPnBM senilai Rp448,39 atau 41,9% dari total pajak Rp1.069,98 triliun.

Kemudian pada 2021, PPN/PPnBM terealisasi Rp550,97 triliun atau 43,12% dari total pajak Rp1.277,53. Sementara untuk 2022, PPN/PPnBM terealisasi Rp687,59 triliun atau 40,05% dari total pajak Rp1.716,76.

Pada 2023, pemerintah menargetkan PPN/PPnBM senilai Rp733,8 triliun atau 42,71% dari total pajak Rp1.718 triliun. Namun hingga Agustus 2023, realisasinya baru Rp447,58 triliun atau 35,89 triliun dari total Rp1.246,97 triliun. (sap)