Kerek Tax Ratio, Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan Perlu Dilanjutkan

"Kita tahu Indonesia termasuk negara yang tax ratio-nya masih relatif rendah, baik dalam tataran Asean maupun emerging. Untuk itu, reformasi perpajakan perlu untuk terus dilaksanakan," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (5/6/2023).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah melaksanakan reformasi di berbagai aspek guna mengerek penerimaan perpajakan. Reformasi yang dilakukan bahkan tetap berjalan saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

Dari sisi regulasi, pemerintah dan DPR telah mengesahkan sejumlah undang-undang antara lain UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pada UU HPP misalnya, pemerintah melakukan reformasi kebijakan yang mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak karbon, serta cukai.

Penerapan Coretax System pada 2024

Selain itu, pemerintah juga berinvestasi dari aspek teknologi agar penerimaan perpajakan dapat lebih optimal. Pemerintah juga akan menerapkan pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) pada 2024.

"Kami akan melaksanakan UU HPP dan melakukan investasi di bidang infrastruktur dari penerimaan perpajakan, baik pajak dan bea cukai," ujar Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan memperkirakan tax ratio pada tahun ini mencapai 9,61%. Pada 2024, tax ratio ditargetkan naik menjadi 9,91% - 10,18% sejalan dengan reformasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. (rig)