Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ketidakpastian Global Tinggi, Jokowi Minta Koordinasi KSSK Diperkuat

A+
A-
1
A+
A-
1
Ketidakpastian Global Tinggi, Jokowi Minta Koordinasi KSSK Diperkuat

Presiden Jokowi.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penguatan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang masih tinggi.

Jokowi mengatakan dunia sedang dihadapkan pada berbagai dinamika yang dapat berefek pada kinerja perekonomian. Menurutnya, kolaborasi KSSK dibutuhkan untuk menyiapkan skenario dalam merespons dinamika tersebut secara cepat.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

"Perkuat KSSK. Sering ketemu, sering berbicara untuk menjaga stabilitas sektor keuangan," katanya dalam Pertemuan Tahunan BI 2023, dikutip pada Kamis (30/11/2023).

Jokowi mengatakan Indonesia perlu menyiapkan skenario untuk merespons setiap perubahan. Pada saat ini, tantangan yang dihadapi antara lain kenaikan inflasi dan suku bunga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

Selain itu, ada tantangan karena perlambatan dan krisis properti di China, serta peningkatan tensi geopolitik berupa perang di Ukraina dan Gaza.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Dengan berbagai tantangan tersebut, persoalan yang berpotensi timbul yakni gangguan rantai pasok global, lonjakan harga pangan, serta lonjakan harga energi.

Di sisi lain, dunia juga dihadapkan pada persoalan perubahan iklim, termasuk Indonesia. Pasalnya, pemanasan global telah membuat produksi pangan Indonesia menurun, yang kemudian diperburuk dengan pembatasan ekspor pangan dari 22 negara.

Jokowi pun menyebut KSSK perlu meningkatkan koordinasi mengingat dunia sedang dihadapkan pada situasi yang tidak normal. KSSK terdiri atas menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia (BI), ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

"Minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketemu. Enggak usah serius, tetapi saling bertukar angka, bertukar kalkulasi, bertukar hitung-hitungan karena memang kondisinya kita harus merespons dengan cepat terhadap situasi-situasi yang berubah," ujarnya.

Secara umum, Jokowi memandang kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong kuat. Hal itu salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5% serta inflasi di kisaran 2,6%.

Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih baik dari negara lain seperti Malaysia sebesar 3,3%, AS 2,9%, Korea Selatan 1,4%, dan Uni Eropa 0,1%. (sap)

Baca Juga: Salurkan Bantuan Pangan Beras, Jokowi Jamin Kualitasnya Premium

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, KSSK, ekonomi global, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

Minggu, 09 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Istana Kepresidenan Rampung Juli 2024, Jokowi Siap Berkantor di IKN

Jum'at, 07 Juni 2024 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Kenaikan Tax Ratio Kunci Perbaikan Credit Rating RI

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama