Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Ketimpangan Jumlah Hakim dan Beban Perkara di Pengadilan Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Ketimpangan Jumlah Hakim dan Beban Perkara di Pengadilan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Dalam konteks peradilan pajak, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Isu utama yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia (SDM), khususnya hakim, dengan jumlah perkara yang terus meningkat.

Sebagai contoh, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 mencatat masuknya 25.084 berkas perkara di Pengadilan Pajak, sementara hanya 63 hakim yang menangani kasus tersebut.

Kondisi tersebut menghasilkan rasio yang sangat tinggi, yakni satu hakim untuk 398 perkara. Rasio ini menggambarkan beban kerja yang luar biasa berat bagi hakim Pengadilan Pajak, terutama jika dibandingkan dengan lingkungan peradilan lainnya di Indonesia.

Situasi ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi penanganan kasus dan berpotensi mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Untuk meningkatkan kinerja sistem peradilan pajak, diperlukan analisis mendalam dan solusi yang efektif.

Beberapa upaya dapat dilakukan seperti antara lain meningkatkan jumlah hakim, memastikan prosedur beracara yang lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan transparansi lembaga peradilan. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum cukup untuk membenahi permasalahan penumpukan sengketa di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Perlu adanya upaya strategis ataupun suatu skema yang dapat mencegah terjadinya sengketa pajak.

Dalam buku Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara, penulis menyajikan analisis mendalam tentang tantangan dan juga upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan untuk tidak hanya mengurangi, tetapi juga mencegah sengketa pajak.

Pembahasan yang komprehensif dalam buku ini dapat membantu para praktisi hukum, akademisi, dan juga masyarakat yang ingin memahami secara komprehensif dan kritis mengenai sistem peradilan pajak di Indonesia.

Miliki segera buku tersebut dan dapatkan penawaran menariknya. Ada paket promo akhir tahun 2023. Setiap pembelian paket komplit 3 buku dan perpajakan DDTC premium 1 tahun, Anda dapat memilih salah satu bonus berikut ini:

Sisa waktu paket promo hanya tinggal 2 hari. Masa promosi hanya sampai 21 Desember 2023. Lihat caranya di sini untuk mengambil paket promo akhir tahun.


Membutuhkan bantuan? Hubungi kami melalui Whatsapp Hotline Perpajakan DDTC 0813-8080-4136. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC, publikasi DDTC, buku DDTC, pengadilan pajak, peradilan pajak, hukum pajak, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 07 Juni 2024 | 15:06 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Baru Barang Ekspor yang Kena Bea Keluar, Download di Sini

Kamis, 06 Juni 2024 | 09:15 WIB
HUT KE-17 DDTC

26 Mahasiswa UNS Lulus Tes Tertulis Seleksi Akbar Internship DDTC 2024

Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Mendesain Tapera dengan Pendekatan Pajak

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak