Khusus Masa Pajak Januari 2024, Bupot PPh 21 Bisa Disampaikan Maret

"Untuk masa pajak Januari 2024, pemotong pajak dapat memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 - (Formulir 1721-VI), kepada penerima penghasilan paling lambat tanggal 31 Maret 2024," bunyi Pasal 12 PER-2/PJ/2024, dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final - (Formulir 1721-VII) dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII). Kedua bukti tersebut diberikan kepada penerima penghasilan paling lambat 31 Maret 2024.

Sementara itu, untuk masa pajak Februari 2024 dan masa-masa pajak berikutnya, bukti potong harus diberikan kepada penerima penghasilan sesuai dengan jangka waktu yang termuat dalam Pasal 2 ayat (5) PER-2/PJ/2024.

Bukti potong 1721-VI dan 1721-VII diberikan kepada penerima penghasilan untuk setiap kali pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26. Adapun bukti potong 1721-VIII diberikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir.

Terakhir, bukti potong 1721-A1 harus diberikan kepada penerima penghasilan maksimal 1 bulan setelah masa pajak terakhir.

Dalam pembuatan bukti potong 1721-A1, masa pajak terakhir adalah masa pajak Desember, masa pajak pegawai tetap berhenti bekerja, atau masa pajak pensiunan berhenti menerima pensiun.

Bukti potong PPh Pasal 21 tetap dibuat dalam hal: pemotongan PPh tak dilakukan karena penghasilan yang diterima tidak lebih dari PTKP; jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong nihil karena ada SKB atau pengenaan tarif 0%; PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah; ada pemberian fasilitas; atau PPh Pasal 26 nihil berdasarkan P3B.

Bukti potong PPh Pasal 21 tidak perlu dibuat hanya bila tidak terdapat pembayaran penghasilan oleh pemotong pajak. (rig)