Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kinerja Penerimaan Perpajakan Positif, Pembiayaan Utang Bisa Ditekan

A+
A-
0
A+
A-
0
Kinerja Penerimaan Perpajakan Positif, Pembiayaan Utang Bisa Ditekan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang hingga Juli 2023 baru senilai Rp194,9 triliun atau 28% dari target utang pada APBN 2023 senilai Rp696,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penarikan utang yang rendah disebabkan oleh kinerja penerimaan perpajakan yang positif. Alhasil, kebutuhan pembiayaan melalui utang menjadi berkurang.

"Dengan penerimaan negara yang masih baik dan belanja yang terjaga maka kami bisa menurunkan penerbitan surat berharga negara (SBN)," katanya, dikutip pada Senin (14/8/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Pembiayaan SBN secara neto baru mencapai Rp184,1 triliun atau 25,8% dari target pembiayaan SBN neto senilai Rp712,9 triliun. Menurut Sri Mulyani, hal itu menyebabkan peringkat kredit dari SBN dan APBN dinilai dengan outlook yang stabil atau positif.

"Ini juga menggambarkan bahwa asesmen risiko terhadap APBN dan pengelolaan utang Indonesia dianggap baik, stabil, dan bahkan positif. Prospeknya akan makin membaik," tuturnya.

Surplus Anggaran

Realisasi pendapatan negara hingga Juli 2023 mencapai Rp1.614,8 triliun dan realisasi belanja negara mencapai Rp1.461,2 triliun. Dengan demikian, APBN 2023 mencatatkan surplus anggaran senilai Rp153,5 triliun.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Dengan realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp163,9 triliun, pemerintah memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) senilai Rp317,4 triliun.

"Ini memberikan sinyal bahwa APBN kita terjaga kesehatannya untuk bisa menopang dan melindungi rakyat, mendukung pemulihan ekonomi, serta untuk menjaga agenda penting nasional seperti pemilu tetap berjalan sesuai dengan jadwal," ujar Sri Mulyani. (rig)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, pembiayaan utang, SBN, penerimaan perpajakan, belanja, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama