Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Lacak Kiriman dari Luar Negeri & Hitung Pajaknya Bisa di Aplikasi Ini

A+
A-
8
A+
A-
8
Lacak Kiriman dari Luar Negeri & Hitung Pajaknya Bisa di Aplikasi Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sejak dirilis pada 13 September 2017 hingga saat ini, sudah ada 50.000 perangkat yang sudah mengunduh aplikasi Mobile Bea Cukai. Lantas, apakah Anda tahu fitur layanan apa saja yang ada dalam aplikasi ini?

Dalam dokumen APBN Kita edisi September 2019, otoritas mengatakan berbagai fitur unggulan yang ada di dalam aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna jasa dalam melakukan transaksi kepabeanan dan cukai.

“Fitur-fitur yang disediakan merupakan bentuk efisiensi dan transparansi layanan Bea Cukai kepada para pengguna jasanya dan akan terus diperkaya sesuai dengan kebutuhan para penggunanya,” demikian pernyataan otoritas dalam dokumen tersebut.

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Hingga saat ini, ada 6 fitur layanan yang disediakan. Pertama, pelacakan barang kiriman (tracking). Fitur ini hanya membutuhkan nomor resi atau airway bill (AWB) yang valid untuk menampilkan status pemrosesan dokumen pengajuan impor barang kiriman (e-commerce).

Kedua, kalkulator bea masuk (duty-calculator). Fitur ini merupakan simulasi atau estimasi perhitungan bea masuk dan pajak impor. Kalkulator ini telah disesuaikan dengan peraturan terbaru yang terkait dengan aturan barang kiriman.

Ketiga, informasi kurs pajak mingguan (currency). Fitur ini menyediakan informasi nilai kurs pajak mingguan terbaru atau nilai kurs pajak di waktu yang telah lalu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing orang.

Baca Juga: Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar

Keempat, pelacakan pemberitahuan impor barang (PIB), pemberitahuan ekspor barang (PEB), manifes, tempat penimbunan berikat (TPB), dan cukai. Fitur pelacakan dokumen dapat digunakan untuk dokumen impor, ekspor, dan manifes, TPB, dan cukai (CK-5).

Kelima, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI/HS code). Fitur ini merupakan fasilitas pencarian kode HS, deskripsi, serta uraian barang yang sudah terdaftar dalam BTKI.

Keenam, cek lartas (restriction goods). Pengecekan barang larangan dan pembatasan (lartas) dengan memasukkan kode HS untuk menampilkan jenis perizinan dari instansi terkait yangharus dipenuhi sebelum importasi dilakukan.

Baca Juga: Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara

Selain itu, ada beberapa fitur yang rencananya akan dikembangkan pada versi selanjutnya. Beberapa fitur itu adalah token pengaman pengajuan data kepabeanan oleh perusahaan pengguna jasa kepabeanan (PPJK) dan fitur push notification atas pengiriman dokumen persetujuan impor barang dan dokumen tambah bayar dalam layanan impor barang umum (cargo).

“Saat ini, aplikasi Mobile Bea Cukai hanya tersedia dalam platform android. Namun, direncanakan pada awal 2020 juga tersedia dalam platform IOS,” imbuh otoritas. (kaw)

Baca Juga: Single Submission Pabean-Karantina pada TPB Mulai Diuji Coba

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepabeanan, mobile bea cukai, DJBC, e-commerce, barang kiriman, lartas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Juni 2024 | 17:30 WIB
BEA CUKAI PURWOKERTO

Truk Dikejar Petugas, Ternyata Angkut 2 Juta Rokok Tanpa Pita Cukai

Rabu, 26 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEP-105/BC/2024

Ditjen Bea Cukai Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-11

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ada Gelombang PHK Industri Tekstil, RI Siapkan Bea Masuk Antidumping

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama