Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Lakukan Penagihan, DJP Cairkan Piutang Pajak Rp 14 Triliun pada 2022

A+
A-
1
A+
A-
1
Lakukan Penagihan, DJP Cairkan Piutang Pajak Rp 14 Triliun pada 2022

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berhasil melakukan pencairan piutang pajak sejumlah Rp14,07 triliun sepanjang 2022 melalui serangkaian tindakan penagihan, mulai dari pemberian surat teguran hingga penjualan barang sitaan pajak.

Tindakan penagihan tersebut meliputi teguran atau peringatan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.

“Segala upaya penagihan tersebut bertujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak,” sebut DJP dalam Laporan Tahunan DJP 2022, dikutip pada Rabu (6/12/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Dalam laporan tahunan 2022 tersebut, DJP memerinci pencairan piutang pajak dari tiap-tiap tindakan penagihan. Untuk tindakan pemberian surat teguran, piutang pajak yang telah dicairkan mencapai Rp5,59 triliun. Dari surat paksa, piutang pajak yang dicairkan senilai Rp5,21 triliun.

Kemudian, pencairan piutang pajak dari surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) sejumlah Rp1,78 triliun, pemblokiran rekening Rp954,23 miliar, penjualan barang sitaan pajak Rp293,50 miliar, dan pencegahan penanggung pajak ke luar negeri Rp228,57 miliar.


Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Dalam mewujudkan penagihan yang tepat sasaran dan berkualitas, DJP juga melakukan sejumlah upaya. Pertama, meningkatkan kualitas dan efektivitas tindakan penagihan yang tepat sasaran melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

Kemudian, persiapan tindakan penagihan yang meliputi perencanaan kegiatan penagihan selama tahun 2022, pembuatan profil serta penelusuran aset Penanggung Pajak dengan mengoptimalkan data dan informasi yang tersedia pada Sistem Informasi DJP.

Selanjutnya, pelaksanaan tindakan pendukung penagihan lainnya seperti pemblokiran akses ke sistem administrasi badan hukum dan kepabeanan bagi penanggung pajak.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan penagihan yang komprehensif melalui sinergi dan kolaborasi tindakan penagihan dengan pihak internal dan eksternal serta pengawasan atas pelaksanaan implementasi DSPC dan capaian kinerja penagihan.

Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung serta tertib administrasi di bidang penagihan. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : laporan tahunan DJP 2022, penagihan, piutang pajak, penerimaan pajak, pajak, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama