Melihat Capaian Kinerja Ekstensifikasi Ditjen Pajak Tahun Lalu

WP yang dimaksud antara lain WP Badan dan WP Orang Pribadi Non-Karyawan (OPNK) yang terdaftar tahun berjalan; WP Badan dan OPNK yang terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan; dan WP Badan dan OPNK Tidak Lapor dan Tidak Bayar Pajak (TLTB).

Meski begitu, hasil positif DJP perihal ekstensifikasi ini juga memiliki sejumlah catatan di antaranya terjadi penurunan WP OPNK terdaftar 2018 yang melakukan pembayaran pajak pada 2019 ketimbang 2018 sebesar 59%.

“Ini karena sulitnya menjaga komunikasi dengan WP di tahun kedua, sehingga terdapat WP yang hanya membayar pada saat melakukan pendaftaran kemudian berhenti melakukan pembayaran,” sebut Lakin DJP, Selasa (17/3/2020).

Hal lainnya yang menjadi tantangan DJP dalam memaksimalkan ekstensifikasi adalah jumlah dan kemampuan Account Representative (AR) Ekstensifikasi DJP yang masih belum merata di tiap KPP, sehingga capaian IKU belum merata.

Guna memaksimalkan ekstensifikasi ke depannya, DJP mengeluarkan sejumlah rencana aksi mulai dari meningkatkan kualitas WP baru dengan data yang berkualitas sebagai dasar perumusan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).

Lalu, peningkatan penguasaan wilayah dengan perampungan Surat Edarann Dirjen Pajak tentang pengumpulan data lapangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat membantu pengawasan terhadap WP baru dan WP TLTB.

Aksi lainnya adalah dengan menyempurnakan aplikasi SIDJP NINE Modul Ekstensifikasi sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pajak No. 14/PJ/2019 sebagai alat pengawasan WP belum terdaftar.

Untuk diketahui, kegiatan menambah basis pajak menjadi arah kebijakan utama otoritas pajak pada tahun ini. Ekstensifikasi adalah salah satu cara DJP dalam mengejar target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah. (rig)