MK Undur Jadwal Sidang Pemeriksaan Uji Formil UU HPP

"Semula dijadwalkan pada Selasa, 15 Februari 2022 Pukul 13.30 WIB," sebut MK dalam laman resminya, dikutip pada Minggu (13/2/2022).

Untuk diketahui, permohonan pengujian formil dengan nomor perkara 14/PUU-XX/2022 diajukan pemohon bernama Priyanto sejak 21 Januari 2022. Pemohon memandang metode omnibus yang digunakan dalam menyusun UU HPP tidak dikenal pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP).

"Teknis omnibus law sama sekali tidak dikenal dalam UU PPP sehingga penyusunan UU HPP yang menggunakan metode omnibus law jelas-jelas melanggar UU PPP yang berarti bertentangan dengan UUD 1945," tulis pemohon dalam permohonannya.

Pemohon memandang MK sudah mengeluarkan kaidah hukum mengenai metode omnibus pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Pada putusan tersebut, metode omnibus belum diadopsi dalam UU PPP sehingga tidak dapat digunakan dalam pembentukan undang-undang.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan yang menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU diminta untuk melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun sejak Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan.

Bila perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja tak kunjung dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh MK, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. (rig)