Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Lembaga Pemeringkat Moody’s kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat Baa2—satu tingkat di atas investment grade—dengan outlook stabil pada 16 April 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peringkat Baa2 dengan outlook stabil menjadi bentuk pengakuan Moody's terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia termasuk negara dengan stabilitas ekonomi yang terjaga di tengah berbagai ketidakpastian global.

"Faktor ketidakpastian itu sudah dimasukkan dalam pertimbangan mereka," katanya, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Baca Juga: Ongkos Produksi Naik, Malaysia Kaji Ulang Windfall Tax Kelapa Sawit

Moody's memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada pada level rata-rata 5% pada 2024-2025. Rata-rata pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi ketimbang negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa, yaitu sebesar 3%.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut utamanya didukung oleh keberhasilan berbagai reformasi struktural yang diarahkan untuk perbaikan iklim investasi sehingga berdampak terhadap peningkatan investasi asing, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekspor, dan peningkatan penerimaan negara.

Di sektor eksternal, Moody's memandang daya tahan sektor eksternal tetap terjaga, tecermin dari surplus neraca perdagangan yang meningkat. Implementasi kebijakan hilirisasi juga diyakini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kenaikan ekspor komoditas.

Baca Juga: Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Perkembangan tersebut pada gilirannya mampu meningkatkan cadangan devisa hingga menjadi US$140,4 miliar atau setara dengan 6,4 bulan impor pada akhir Maret 2024.

Sementara itu, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian keuangan Deni Surjantoro menyebut Moody’s juga mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.

"Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemulihan ekonomi terjaga melalui APBN yang solid, percepatan reformasi struktural, dan kerja sama antar lembaga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga: e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Deni menuturkan kebijakan Indonesia mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dengan menjaga utang valas tetap proporsional juga disambut baik oleh Moody’s karena berdampak positif pada stabilitas keuangan negara.

Selain itu, Moody's memandang Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk optimalisasi basis penerimaan negara.

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang afirmasi rating Indonesia pada peringkat Baa2 dengan outlook stabil menjadi bentuk kepercayaan dunia internasional atas stabilitas makroekonomi yang terjaga dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang positif.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Kepercayaan dunia internasional tersebut juga didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan BI di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

"Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Begini Ketentuannya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menko airlangga, moody's, peringkat kredit, investasi, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, BI, Kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pajak yang Dapat Diterbitkan SKP Nihil atau Lebih Bayar

Senin, 01 Juli 2024 | 12:30 WIB
TARIF BEA KELUAR CPO

Harga CPO Menguat, Tarif Bea Keluarnya Naik Jadi US$33 per Ton

Senin, 01 Juli 2024 | 11:34 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Inflasi Juni 2024 Capai 2,51 Persen, Menurun dari Bulan Lalu

Senin, 01 Juli 2024 | 09:56 WIB
PER-6/PJ/2024

DJP Terbitkan Perdirjen soal Penahapan Implementasi NIK sebagai NPWP

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun