Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Negara Ini Gandakan Hukuman Penjara untuk Pengemplang Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Gandakan Hukuman Penjara untuk Pengemplang Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Demi menegakkan hukum dan memberantas kasus penggelapan pajak, pemerintah Inggris memutuskan untuk menggandakan hukuman maksimum atas kasus penipuan pajak.

HM Treasury menyebutkan hukuman maksimum atas penggelapan pajak akan diubah dari 7 tahun menjadi 14 tahun. Jika tidak ada aral melintang, HM Treasury juga akan menyosialisasikan rencana tersebut kepada publik.

“Inggris akan menggandakan hukuman maksimum untuk kasus penggelapan pajak yang paling mengerikan dari 7 menjadi 14 tahun, dan berkonsultasi tentang pengenalan hukuman pidana untuk promotor skema penghindaran pajak,” sebut HM Treasury, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Otoritas pajak Inggris, Her Majesty’s Revenue & Customs saat ini sedang berada di bawah tekanan untuk mengatasi masalah pajak yang belum dibayar. Masalah tersebut memuncak ketika pengawas mengungkapkan adanya kerugian negara yang mencapai £9 miliar.

Berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan, HMRC mengindikasikan adanya penggelapan pajak. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum menjadi salah satu jalan untuk mengatasi masalah penggelapan pajak.

Langkah ini mendapatkan respon positif dari beberapa ahli pajak. Steven Porter seorang Partner di Pinset Mason mengungkapkan bahwa penggandaan panjang hukuman maksimum memberikan sinyal jelas kepada penghindar pajak.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

“Menggandakan panjang hukuman maksimum akan mengirimkan pesan yang jelas kepada penghindar pajak. Hukuman penjara yang panjang dirancang untuk menjadi pencegah yang kuat,” tuturnya seperti dilansir ft.com.

Meskipun ahli pajak menyambut baik proposal tersebut, tetapi mereka juga memperingatkan bahwa tindakan yang lebih keras akan diperlukan. Sebab, masih terdapat keterbatasan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, pajak, pajak internasional, penegakan hukum, hukuman penjara, penggelapan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama