Negara Ini Segera Umumkan Detail Kebijakan Pajak Digital

“Perusahaan internasional besar yang hanya membayar pajak sedikit atau tidak sama sekali di Austria sejauh ini,” demikian keterangan resmi dari Kementerian Keuangan Austria, seperi dikutip dari Tax Notes International Volume 93, Number 3, Selasa (22/1/2019).

Otoritas fiskal memproyeksi akan ada tambahan pendapatan negara sekitar 200 juta per tahun dari pemajakan iklanonline tersebut. Hal ini diperkirakan mampu mengimbangi pemotongan pajak sekitar 1 miliar euro untuk pekerja berpenghasilan rendah mulai 2020.

Menteri Keuangan Hartwig Löger mengatakan pemerintah Austria akan segera mengumumkan rencana pajak yang sebelumnya juga disampaikan oleh Kanselir Austria Sebastian Kurz pada Sabtu (29/12/2018). Austria akan bergabung dengan Prancis, Spanyol, dan Inggris untuk menjalankan aksi unilateral.

“Austria akan mengumumkan lebih spesifik [terkait rencana tersebut], segera,” ujar Hartwig.

Seperti diketahui, proposal Komisi Eropa terkait DST sebagai solusi sementara dalam pemajakan ekonomi digital gagal mendapat dukungan penuh dari negara-negara anggota Uni Eropa. Ada beberapa negara yang memilih untu menunggu langkah jangka panjang yang dimatangkan bersama OECD.

Proposal asli Komisi Eropa menyerukan pengenaan pajak iklan, multilateral interfaces, dan penjualan data pengguna. Namun, dalam perundingan Desember 2018, diskusi berpusat pada proposal yang diajukan oleh Prancis dan Jerman yang akan mengenakan pajak hanya pendapatan penjualan iklan.

Selain pengenaan pajak untuk iklan online, pemerintah Austria juga berencana untuk memungut PPN atas semua barang yang dijual secara online oleh pengecer negara ketiga dan untuk memperkuat kewajiban pelaporan untukplatform online.

PPN akan diterapkan pada semua pembelian barang secara online yang dijual oleh vendor negara ketiga dan bukan hanya barang yang bernilai lebih dari 22 euro seperti praktik selama ini. Hal ini untuk mencegah adanya penghindaran PPN dan melindungi pedagang domestik. Austria umumnya mengenakan tarif PPN 20%.

Platform online juga akan menghadapi kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Namun, Kementerian Keuangan tidak merespons permintaan rincian lebih lanjut terkait hal ini. (kaw)