Omzet Belum Lewati Rp4,8 Miliar, Wajib Pajak Boleh Dikukuhkan Jadi PKP

"PKP…wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang mulai masa pajak yang dikehendaki untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, yang tercantum dalam pemberitahuan," bunyi pasal 21 ayat (5), dikutip pada Selasa (16/1/2024).

PKP dapat memungut PPN sejak masa pajak yang dikehendaki sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan. Masa pajak dimulainya pemungutan PPN ditetapkan sebagai masa pajak dikukuhkannya pengusaha sebagai PKP. Pelaksanaan hak PKP dimulai terhitung sejak masa pajak tersebut.

Contoh, Nyonya E mulai melakukan usaha jasa konsultasi bisnis dan terdaftar sebagai wajib pajak pada 4 Juli 2024 di KPP Pratama Malang Utara. Periode tahun buku yang digunakan Nyonya E adalah 1 Januari hingga 31 Desember.

Hingga 14 Oktober 2024, omzet Nyonya E masih belum melewati Rp4,8 miliar. Namun, Nyonya E memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan menyampaikan permohonan pengukuhan PKP pada 14 Oktober 2024.

Nyonya E juga menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, yakni mulai masa pajak Desember 2024.

Berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPP Pratama Malang Utara menerbitkan surat pengukuhan PKP dengan tanggal pengukuhan 1 Desember 2024.

Dengan demikian, Nyonya harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN mulai masa pajak Desember 2024 sejak tanggal 1 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (rig)