Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Otoritas Ini Diminta Naikkan Tarif Cukai Minuman Bergula

A+
A-
1
A+
A-
1
Otoritas Ini Diminta Naikkan Tarif Cukai Minuman Bergula

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews – Organisasi nonpemerintah bernama National Action on Sugar Reduction (NASR) mendorong pemerintah Nigeria untuk menaikkan tarif cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Ketua NASR Adamu Umar meminta Presiden Nigeria Bola Tinubu untuk menaikkan cukai MBDK. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mencegah penyakit berbahaya yang berpotensi ditimbulkan dari mengonsumsi MBDK.

“NASR telah mengadvokasi kebijakan prokesehatan, termasuk pengesahan cukai MBDK NGN10 per liter dalam UU Keuangan 2021. Di Nigeria, penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2 menjadi penyebab satu dari tiga kematian,” katanya, Minggu (25/6/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Umar menjelaskan banyak masyarakat berpenghasilan rendah di Nigeria yang menderita penyakit serius akibat mengonsumsi MBDK secara berlebihan. Oleh karena itu, lanjutnya, tarif cukai MBDK harus dinaikkan.

Perlu Ada Upaya Mengurangi Konsumsi Minuman Bergula

Dia menilai kenaikan tarif cukai MBDK dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk MBDK. Dia juga menegaskan pengenaan cukai MBDK perlu dilakukan demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga Nigeria.

“Alasan mengenakan cukai pada komoditas ini adalah untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga Nigeria karena mereka berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus kesehatan,” ujarnya dikutip dari punchng.com.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Berbanding terbalik, Manufacturers Association of Nigeria justru menyerukan penghapusan cukai MBDK. Asosiasi ini bahkan mengirimkan surat terbuka kepada presiden untuk meninjau seluruh kebijakan fiskal yang dinilai tidak ramah bisnis, termasuk terhadap MBDK.

Keinginan tersebut mendapatkan pertentangan dari pihak NASR. Adamu Umar menuding bahwa Manufacturers Association of Nigeria lebih mengutamakan keuntungan ketimbang kesehatan masyarakat. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : nigeria, pajak, pajak internasional, cukai, minuman bergula, tarif cukai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama