Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Otoritas Pajak Ini Bakal Audit Sekolah Swasta yang Terima Insentif

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Pajak Ini Bakal Audit Sekolah Swasta yang Terima Insentif

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Otoritas pajak Kamboja bakal melakukan pemeriksaan terhadap sekolah swasta yang memperoleh insentif pajak mulai tahun depan.

Otoritas pajak menyebut insentif fiskal hanya diberikan kepada sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria. Dalam melaksanakan pemeriksaan, otoritas juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.

"Sekolah diharapkan mematuhi ketentuan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada sektor pendidikan," bunyi pernyataan otoritas, dikutip pada Minggu (18/6/2023).

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Insentif sekolah swasta diberikan setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menerima usulan dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Kamboja. Insentif yang diberikan berupa pembebasan pajak selama periode tertentu.

Asosiasi berharap insentif pajak dapat membantu arus kas sekolah swasta. Dengan insentif tersebut, sekolah swasta juga dapat mengalihkan uang pajak tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembebasan Pajak Berlaku Mulai 2024 Hingga 2028

Pembebasan pajak akan diberikan kepada semua institusi sekolah swasta di Kamboja, kecuali pajak atas gaji guru dan staf, pajak bumi dan bangunan, serta pajak paten. Kebijakan ini berlaku mulai 2024 hingga 2028.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Lebih lanjut, pemerintah juga mengingatkan lembaga pendidikan yang kedapatan menyalahgunakan insentif perpajakan untuk bidang pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua CHEA Heng Vannda menilai pembebasan pajak pajak selama 5 tahun sangat berarti untuk melonggarkan arus kas pada sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta memiliki banyak ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan para siswa.

"Sulit bagi kami untuk mengeluarkan biaya lebih banyak karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pembebasan pajak ini akan sangat membantu," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamboja, pajak, pajak internasional, audit, pemeriksaan, insentif pajak, sekolah swasta

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan