Pacu Penerimaan, Menkeu Ini Minta Digitalisasi Sistem Pajak Dipercepat

"BIR harus mempercepat digitalisasi sistem penerimaan demi meningkatkan upaya perpajakan kita, memperkuat administrasi perpajakan, dan menghilangkan diskresi," katanya, dikutip pada Kamis (4/8/2022).

Diokno menuturkan digitalisasi sistem BIR akan memiliki peran penting dalam pengumpulan penerimaan negara. Terlebih, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara saat ini mencapai sekitar dua pertiga.

Untuk itu, ia memandang BIR juga akan memainkan peran kunci dalam pencapaian tujuan fiskal pemerintahan Presiden Marcos. Jika penerimaan pajak mencapai target maka program-program yang direncanakan Marcos juga dapat terealisasi.

Menurut Diokno, pemerintah memiliki 8 poin agenda untuk mengarahkan ekonomi kembali pada jalur pertumbuhan yang tinggi di antaranya seperti meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan negara, serta menciptakan administrasi pajak yang efisien melalui digitalisasi.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, penerimaan yang memadai akan memberikan kemampuan bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan seperti kenaikan harga komoditas dan memulihkan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam jangka menengah, penerimaan pajak yang optimal dapat mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan sejumlah program penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

"Pemerintahan di bawah kepemimpinan Marcos ingin mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja tersebut melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan digitalisasi," ujar Diokno.

Dia menambahkan tim ekonomi pemerintah berkomitmen untuk menerapkan Kerangka Fiskal Jangka Menengah Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) yang akan mendukung tercapainya target pertumbuhan negara dengan kehati-hatian fiskal.

Nanti, MTFF tersebut akan menjadi cetak biru dalam upaya menurunkan defisit fiskal, mendorong kesinambungan fiskal, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Saat ini, lanjut Diokno, pemerintah tengah berupaya menurunkan rasio utang dari 63,5% menjadi kurang dari 60% pada 2025. Defisit APBN juga ditargetkan turun dari 6,4% PDB menjadi 3,0% pada 2028.

Selain itu, sambungnya, pemerintah ingin memperluas ruang fiskal untuk menjaga investasi di bidang infrastruktur sebesar 5%-6% dari PDB setiap tahun.

"BIR yang kuat berarti masa depan fiskal Filipina akan aman dan kemakmuran ekonomi bagi rakyat dapat tercapai," tuturnya seperti dilansir mb.com.ph. (rig)