Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pagu Indikatif Rp 48,35 T Kemenkeu Disetujui, Komisi XI Beri Catatan

A+
A-
4
A+
A-
4
Pagu Indikatif Rp 48,35 T Kemenkeu Disetujui, Komisi XI Beri Catatan

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir (tengah).

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan sejumlah Rp48,35 triliun pada 2024.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir mengatakan persetujuan tersebut diberikan setelah bertanya kepada anggota yang menghadiri rapat. Pagu indikatif akan dibelanjakan untuk merealisasi berbagai program yang akan dilakukan Kemenkeu pada tahun depan.

"Anggaran Kementerian Keuangan beserta dengan seluruh catatannya kita setujui," katanya dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Rabu (14/6/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Nominal pagu indikatif yang disetujui Komisi XI sama persis dengan usulan pemerintah. Terdapat 5 program kerja Kemenkeu pada 2024 yang terdiri atas kebijakan fiskal; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen.

Pada program kebijakan fiskal, pagu indikatifnya senilai Rp40,23 miliar, sedangkan untuk program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2,48 triliun. Kemudian pada program pengelolaan belanja negara, pagu indikatifnya senilai Rp28,74 miliar.

Sementara itu, pada program perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan risiko disetujui pagu indikatif senilai Rp310,82 miliar. Untuk program dukungan manajemen, pagu indikatif yang disetujui mencapai Rp45,49 triliun.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Catatan Komisi XI buat Ditjen Pajak

Komisi XI juga memberikan catatan/masukan bagi Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak (DJP), di antaranya meningkatkan tax ratio melalui penggalian potensi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan tetap menjaga iklim usaha dan mendukung transformasi ekonomi.

DJP bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga diminta memastikan pemberian insentif pajak makin terarah menggunakan indikator-indikator, dalam mendukung iklim usaha.

Kemudian, DJP juga diminta memperkuat pengelolaan data berbasis risiko dengan mengoptimalkan coretax administration system, serta memperkuat sistem pengawasan internal.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Kemenkeu berkomitmen untuk melaksanakan berbagai masukan dari Komisi XI. Dia lantas memerintahkan semua unit eselon 1 menyelesaikan semua pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

"Berbagai catatan yang telah disampaikan kepada kami di Kemenkeu, kepada masing-masing unit terkait isu-isu yang sangat penting, juga merupakan sebuah masukan dan sekaligus menjadi fokus prioritas kami," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pagu indikatif, kemenkeu, anggaran pemerintah, DJP, tax ratio, komisi xi, DPR, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama